tata kelola rumah sakit. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku: a. tata kelola rumah sakit

 
 Mencabut dan menyatakan tidak berlaku: atata kelola rumah sakit  Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi

bahwa dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada pasien,. accountability (tanggung jawab dalam menentukan sikap dan tindakan sehingga dapat. 3. Pasal 1 . : Bali (Provinsi) Singkatan Jenis: PERGUB: Tempat Penetapan: Bali: Tanggal Penetapan: 20 July 2020: Tanggal Pengundangan: 20 July 2020: Subjek: Tata Kelola -Rumah Sakit Jiwa: Status:. Wardani, "PERANCANGAN TATA KELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT (SIMRS) BERBASIS ITIL V3 & SERVICE DESK. Kepemimpinan Untuk Budaya Keselamatan di Rumah Sakit k. bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Definisi mutu masih beragam. TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BIMA SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH. Kementerian Kesehatan. tata kelola rumah sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik; b. Kompetensi dan Kewenangan Staf (KKS) 6. 2 1. Dalam bagan rumah sakit ditetapkan nama orang atau jabatannya. Kerangka kerja rumah sakit untuk mengelola etika dapat menjadi pendukung pada hal-hal yang. ti 8 di. Dengan terbangunnya standar proses maka akan tercipta tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan ketatausahaan; dan f. Menggunakan teknologi dalam peningkatan pelayanan f. STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKIT. Manajemen ruang rawat (Manrura) merupakan salah satu program inovasi dari RSUP Dr. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi: T. Peraturan Perundang-undangan. • Elemen Penilaian TKP. board . 5. khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata kelola rumah sakit di RS Elim Rantepao berdasarkan standar regulasi, fasilitas, proses, monitoring dan evaluasi SNARS. mengatur mengenai Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sagaranten; 26. Hasil penelitian Maryana, et. Direktur. ID - Bandung, Jawa Barat - Dalam rangka meningkatkan peran kehumasan, Kanwil Kemenkumham Jabar luncurkan Pedoman Tata Kelola. Perbaikan mutu pelayanan klinis yang berkesinambungan, 3. Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS) b) Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) c) Kualifikasi Pendidikan dan Staf (KPS)1 Rumah sakit memiliki tata kelola akuntansi dan keuangan syariah tata kelola akuntansi dan keuangan syariah diberlakukan oleh pimpinan rumah sakit √ rumah sakit bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah √ 2 Rumah sakit menyelenggrakan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang disusun berdasarkan kaidah syariahOrganisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Kandou Manado DETAIL PERATURAN Abstrak. Pasal . bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2019. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Indera Provinsi Bali pada Rumah Sakit Indera Provinsi Bali; UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LABORATORIUM KESEHATAN, PENGUJIAN DAN KALIBRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta T. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan perlu dilakukan penataan organisasi rumah sakit yang fleksibel dengan mengedepankan produktivitas, efisiensi,. Rumah sakit memberitahukan dan menyelesaikan konflik apabila mekanisme insentif finansial dan pembayaran merugikan asuhan pasien 5. Suatu mekanisme dan sistem pengendalian internal merupakan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Rumah Sakit. Lantai III – VI dikhususkan untuk perawatan dengan rincian:Hubungi kami dibawah ini. Per Desember 2021, jumlah rumah sakit di Indonesia 3154, terakreditasi 2482 (79%) dan yang belum terakreditasi 672 (21%). Pada pasal 7, disebutkan bahwa “ Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. E. Maksud dan Tujuan TKRS 1, TKRS 1. M. Author: Evapor Created Date:Dalam rangka memenuhi prinsip tata kelola organisasi modern (Good Governance), UPK menyusun rencana strategi bisnis lima tahunan yang berisi rencana program dan kegiatan strategis untuk lima tahun ke depan. Ketentuan Umum, Tata Kelola Manajemen Rsud Jampang Kulon, Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi, Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola Rumah Sakit, Satuan Pemeriksaan Internal, Komite. PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT KLINIS DI RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Langit Golden Medika. METADATA PERATURAN. PETA PROSES BISNIS Peta proses bisnis merupakan suatu rangkaian input-process-output yang satu bersambung kepada rangkaian input-process-output yang lainnya sehingga membentuk bisnis proses. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan tata kelola klinik di RSUD Deli Serdang belum berjalan sesuai dengan Permenkes RI Nomor. Kepemimpinan efektif ini ditentukan. dan tata laksana Rumah Sakit sesuai tata kelola Rumah Sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik; c. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum. Outline Pola Tata Kelola Rumah Sakit dengan PPK BLUD Substansi untuk peraturan Pola Tata Kelola Rumah Sakit, sebagai berikut: 1) Nama, Tujuan, Filosofi 2) Pengaturan Tentang Governing Body 3) Bentuk Badan Hukum 4) Pengorganisasian 5) Mekanisme Pengawasan 6) Direktur Rumah Sakit 7) Mekanisme review dan revisi 8) Peraturan umah Sakit b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2015. PP ini mengatur mengenai klasifikasi rumah sakit; kewajiban rumah sakit; akreditasi rumah sakit; pembinaan dan pengawasan rumah sakit; dan tata cara. Kristiana, Titin. Representasi pemilik, sesuai dengan bentuk badan hukum kepemilikan Di mana manajemen keuangan rumah sakit sebelumnya dianggap bukan sesuatu hal yang penting dalam tata kelola rumah sakit sebagai hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan di rumah sakit. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas, yang Praktek tata kelola rumah sakit yang baik adalah beroperasinya rumah sakit sesuai dengan prinsip-prinsip dasar tata kelola rumah sakit. Dari sanalah lahir tata kelola rumah sakit (corporate governance) yang mengatur struktur . 16. Tata kelola rekam medis yang lebih efisien dan juga cepat menjadi tujuan dari banyak manajemen rumah sakit, sehingga kualitas pelayanan menjadi lebih baik. Ketentuan Umum; 2. Pembinaan teknis BLU dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. Maksud dan Tujuan HPK 1 : Lihat SNAS 1 Elemen Penilaian. . B, MARS,. TATA KELOLA STAF MEDIS Bagian Kesatu Staf Medis Fungsional Paragraf 1 Umum Pasal 40 (1) Untuk menjadi SMF Rumah Sakit seorang staf medis harus memiliki : a. Di mana manajemen keuangan rumah sakit sebelumnya dianggap bukan sesuatu hal yang penting dalam tata kelola rumah sakit sebagai hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan di rumah sakit. 3. PP ini mengatur mengenai klasifikasi rumah sakit; kewajiban rumah sakit; akreditasi rumah sakit; pembinaan dan pengawasan rumah sakit; dan tata cara pengenaan sanksi administratif. 4. regulasi. peraturan internal Rumah Sakit (Hospital bylaws) adalah peraturan organisasi Rumah Sakit (corporate bylaws) dan peraturan staf medis Rumah Sakit (medical staff bylaw) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance). 2 1. IV 02. Buku Manajemen Keuangan Rumah Sakit ini bertujuan untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan pemahaman pengelolaan keuangan rumah sakit. bahwa untuk penataan organisasi rumah sakit diperlukan penyederhanaan pengaturan dalam suatu Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur secara me nyeluruh tentang organisasi dan tata kerja rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan;Jurnal Medicoeticolegal dan Manajemen Rumah Sakit, 5 (2), 112-119 | 1 | Jurnal Medicoeticolegal dan Manajemen Rumah Sakit, 5 (2): 112-119, Juli 2016. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 dicabut. Telah menyampaikan LHKPN tahun 2021 atau LHKASN tahun 2021 kepada instasi yang berwenang bagi ASNKomite medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis dirumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis,. peningkatan mutu dan keselamatan pasien (pmkp) 198 bab 2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Imanuddin, Sri Setyaningsih, Siti Nurjannah Ridwan Gambaran Umum Untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada pasien, rumah sakit dituntut memiliki kepemimpinan yang efektif. 6. Judul. Glosarium. Tata Kelola Etika dan Hukum adalah serangkaian proses yang terkait dengan tindakan yang bersifat mengatur, membina, mengendalikandan mengawasi perilaku , pemberi pelayanan dan Rumah Sakit pengelola agar sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum Rumah Sakit. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit (Hospital Bg. Untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada pasien, rumah sakit dituntut memiliki. sakit. Organisasi Rumah Sakit sangat rumit dikarenakan mengatur semua kebijakan. PEDOMAN TATA LAKSANA SURVEI AKREDITASI RUMAH SAKIT PEDOMAN TATA LAKSANA SURVEI AKREDITASI RUMAH SAKIT BAB I PENDAHULUAN Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan. Terdiri dari 45 Pasal, 4 Bab yaitu Ketentuan Umum, Pola Tata Kelola, Tata Kerja, Ketentuan Penutup; CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . IV 02. Djamil PadangTata Kelola Rumah Sakit (TKRS) Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Penilaian tata kelola rumah sakit dalam perspektif Good dilakukan oleh pihak eksternal,tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG INDIKATOR NASIONAL MUTU PELAYANAN KESEHATAN TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER DAN DOKTER GIGI, KLINIK, PUSAT. Jurnal Medicoeticoilegal dan Manajemen Rumah Sakit, Vol. Oleh karena itu dalam rangka membentuk tata kelola pelayanan di rumah sakit yang baik, maka harus disusun Pedoman Etik dan Perilaku (Code of Conduct) sebagai standar cerminan dariperundang-undanganyangmengatur tentang Pola Tata kelola Rumah Sakit; c. 4 - 9, Kuningan, RT. Tata kelola rumah sakit dan struktur manajemen tercantum atau tergambar dalam sebuah bagan rumah sakit atau dokumen lain yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan akuntabilitasnya. Kariadi Semarang untuk melakukan tata kelola manajemen dalam menjalankan kegiatan operasional organisasi. Hal tersebut menjadi lambang baik atau tidaknya organisasi. 5. Surat. Mutu pelayanan sebuah Rumah Sakit terkait dengan tata kelola klinis yang baik. Ada penetapan struktur organisasi pemilik termasuk. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) 13. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) UNIT KERJA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO. SOEDONO PEDOMAN MANAJEMEN SDM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. 6. Komite Rumah Sakit adalah perangkat khusus yang dibentuk dengan keputusan Direktur sesuai dengan kebutuhan rumah sakit untuk tujuan dan tugas tertentu. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik; Mengingat : 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; Mengingat : 1. Mengevaluasi tata kelola pada 4 (empat) Rumah Sakit Vertikal Kelas A di Jawa dan Bali. Tujuan Rencana Strategis Bisnis Rencana Strategis Bisnis (RSB) UPK disusun untuk bisa menjadi instrumenTata Kelola RS yang Baik Tata Kelola Klinis. , S. organisasi pemilik atau yang mewakili; b. bahwa dalam rangka menuju Rumah Sakit Pendidikan dan Ijin Operasional Rumah Sakit dipandang perlu merubah untuk kedua kalinya Peraturan Bupati lingkungan Rumah Sakit dan sumber daya manusia di Rumah Sakit, serta meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan Rumah Sakit. Akibatnya akan terjadi anarkis di sektor kesehatan. Penelitian mengenai audit tata kelola TI di Rumah Sakit Umum X menggunakan kerangka kerja COBIT 2019 belum pernah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian audit tata kelola TI untuk mengetahui tingkat capability di Rumah Sakit Umum X. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021. Tujuan, Kedudukan dan Tanggung Jawab; 3. 1/tahun 2004, Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007, terdapat aturan khusus, yang disebut sebagai Pola Tata Kelola. 2. Tenaga tetap tersebut diangkat dan ditetapkan oleh pimpinan Rumah Sakit. Setiap staf medis dikendalikan dengan mengatur kewenangan klinis nya (clinical privilege) untuk melakukan pelayanan medis, hanya staf medis yang memenuhi syarat-syarat kompetensi dan perilaku tertentu sajalah. Kewenangan Klinis adalah hak khusus seorang Staf Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR ABSTRAK: Menimbang : bahwa guna menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan perkembangan hukum kerumahsakitan, perlu mengatur kembali Tata Kelola Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Gubernur. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2022. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian. Rumah sakit yang baik bahkan sudah memiliki sertifikasi ISO. Kami memiliki 11 ruang kelas dengan kapasitas 3-20 orang. Panduan Etik dan Perilaku (Code of Conduct) adalah Rumah Sakit (medical staff bylaw) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance). Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan. 34 halaman. Panduan Etik dan Perilaku (Code of. Sejak tahun 2006, penulis telah melakukan pendampingan penerapan tatakelola klinis diberbagai rumah sakit (RS) pemerintah dan swasta dan juga diberbagai Puskesmas. Untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada pasien, rumah sakit dituntut memiliki kepemimpinan yang efektif. ABSTRAK: a. MODUL TATA KELOLA . Menyediakan Materi untuk Akreditasi Rumah Sakit - Starkes - Snars - Kemenkes, Download Gratis Dokumen, Pedoman Pelayanan RS, Panduan Akreditasi, SOP, standar operasional prosedur, UAN, K3, HAIS, PPI, PMKP, Tata Kelola Rumah Sakit, Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS), Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK),. Bagi banyak pemerhati RSD, yang men-di rumah sakit harus berkomitmen memberikan pelayanan, bersikap dan bertindak dengan empati, jujur, dan memiliki kepedulian yang tinggi. U. responsibility (pengambilan sikap atau tindakan yang efisisen dan terbaik), 3. RUMAH SAKIT DAERAH MERAH PUTIH KABUPATEN MAGELANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGELANG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan. ABSTRAK PERATURAN. Mengampu dan memperkuat jejaring pelayanan RS di Indonesia e. Pemilik Rumah Sakit tidak diperbolehkan menjadi Direktur Rumah Sakit, tapi posisinya berada diatas representasi pemilik, mereka mengembangkan sebuah proses untuk melakukan komunikasi dan kerja- sama dengan Direktur Rumah Sakit dalam rangka mencapai misi dan perencanaan Rumah Sakit. 47 halaman. Jenis. , 2008): 1. 3. 2 1. RSU “XYZ” telah menerapkan Teknologi Informasi untuk menangani keseluruhan proses manajemen, mulai dari pelayanan diagnosa dan tindakan untuk pasien, medical record, apotek, gudang farmasi,. termasuk Rumah Sakit. Menggunakan teknologi dalam peningkatan pelayanan f. 6. Rumah sakit terbuka dan mengevaluasi menyelesaikan masalah . Slamet Martodirdjo; 1. Insan PT Rumah Sakit Pelabuhan membutuhkan ‘nilai – nilai yang diyakini’ dalam menjalankan pekerjaan sehari – hari untuk mencapai visi dan misinya. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, urusan pemerintahan dibidang kesehatan selain unit pelaksana teknis dinas daerah terdapat rumah sakit daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara. Menjadi rumah sakit pendidikan dan pusat penelitian d. Youtube. equitable treatment. Daerah di Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur; 15. Pelayanan. TATA KELOLA RUMAH SAKIT (TKRS) 24 April 2019 Memberikan pelayanan prima kepada pasien menuntut kepemimpinan yang efektif. Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS) merupakan salah satu kelompok kerja yang ada di dalam Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS Edisi 1 2018). mendukung program pemerintah di. Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS) Baca Instrumen TKRS ( Bentuk Ringkas) Gambaran Umum. Permenkes No. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 juncto Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Blitar tentang Pola Tata Kelola. Instalasi Griya Puspa terdiri dari 6 lantai. , S. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis di rumah sakit terjagaRumah sakit harus menerapkan model komite medik yang menjamin tata kelola klinis (clinical governance) untuk melindungi pasien. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. . serta. Staf medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigiTATA KELOLA RUMAH SAKIT (TKRS) STANDAR EP 1 TKRS 1 1. Tugas perumusan pedoman GHG dapat dikoordinasikan penyusunannya kepada Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). com1),. (Hospital Bylaws)/Tata Kelola Rumah Sakit sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit; c.